NalarRakyat.id, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mendorong perluasan akses kredit perbankan bagi masyarakat melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Menindaklanjuti arahan tersebut, Bupati Buol, H. Risharyudi Triwibowo, menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Buol untuk mempercepat akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya petani, nelayan, pedagang, peternak, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Komitmen itu disampaikan Bupati yang akrab disapa Utat Bowo usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jakarta, yang dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto.
Dalam forum tersebut, TPAKD didorong menjadi instrumen strategis untuk memperluas inklusi keuangan di daerah.
Pemerintah daerah diharapkan memperkuat koordinasi dengan lembaga keuangan guna mempermudah masyarakat memperoleh akses pembiayaan formal yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perbankan.
Salah satu fokus utama yang mengemuka ialah perluasan penyaluran kredit produktif bagi masyarakat. Pada 2026, penyaluran kredit yang disebut dalam paparan mencapai lebih dari Rp54 triliun, dengan target peningkatan hingga Rp400 triliun pada 2027.
Perluasan pembiayaan tersebut diarahkan untuk mendukung berbagai sektor ekonomi masyarakat, mulai dari pertanian, perikanan, perdagangan, peternakan, hingga UMKM. Masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) juga menjadi sasaran perhatian.
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, kemudahan akses pembiayaan formal diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dan layanan pinjaman ilegal yang berpotensi memberatkan peminjam.
Menanggapi arahan tersebut, Bupati Buol menegaskan bahwa pemerintah daerah siap mengambil langkah konkret agar peluang pembiayaan dari pemerintah pusat dapat dimanfaatkan masyarakat di Kabupaten Buol.
“Pemda Buol akan gerak cepat menangkap peluang ini demi masyarakat Buol. Kita akan bersinergi dengan semua lembaga keuangan dan Himbara untuk membantu kemudahan masyarakat mendapatkan akses keuangan, baik berupa bantuan, hibah, maupun pinjaman,” ujar Utat Bowo.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi serta kemudahan dalam mengakses berbagai skema pembiayaan yang tersedia.
Pemerintah Kabupaten Buol diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan masyarakat, terutama bagi pelaku usaha produktif yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan kegiatan ekonominya.
Melalui tindak lanjut kebijakan tersebut, Pemkab Buol menargetkan semakin terbukanya peluang bagi masyarakat untuk memperoleh akses keuangan formal, memperkuat usaha, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Meski begitu, pelaksanaan program di daerah tetap memerlukan koordinasi teknis dengan perbankan dan penyesuaian terhadap ketentuan pembiayaan yang berlaku agar penyaluran kredit tepat sasaran dan berkelanjutan.***
